MAGETAN – Guna meningkatkan kedisiplinan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemkab Magetan memberlakukan pengabsenan sidik jari bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Magetan dengan menggunakan mesin Sistem Pengabsenan Otomatis (SIPO).

Dasar hukum penerapan mesin SIPO di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan adalah Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/233/KEPT/403.031/2009 tanggal 10 Juni 2009 Perihal Penetapan Pelaksanaan Presensi dengan Sistem Pengabsenan Otomatis (SIPO).

Bahwa proses penerapan SIPO terdiri dari tiga tahap yakni installasi / pemasangan mesin SIPO, registrasi sidik jari dan sinkronisasi hasil registrasi dengan aplikasi SIMPEG. Adapun pengolahan data absensi menggunakan aplikasi SIPO online.

33 (tiga puluh tiga) SKPD di Kabupaten Magetan telah terpasang mesin SIPO dan telah tersinkronisasi dengan aplikasi SIMPEG. 33 (tiga puluh tiga) SKPD tersebut yaitu:

Adapun SKPD yang belum terpasang mesin SIPO yakni puskesmas dan UPTD Pendidikan. Sedangkan SKPD yang telah tepasang mesin SIPO namun masih belum dilakukan sinkronisasi / belum online yaitu :

1. RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan
2. Disparbudpora 
3. BPPKB
4. BLH
5. Dinas Pertanian
6. Dinas Peternakan
7. Dinas PU Pengairan
8. Dishubkominfo
9. Bakesbangpol 
10. KPPT
11. Dinas Pendidikan

Data dari setiap mesin SIPO yang telah tersebar dan tersinkronisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan terhubung langsung dengan server BKD yang berada di BAPPEDA, oleh karena itu dengan adanya mesin SIPO ini diharapkan kebutuhan data kehadiran pegawai yang akurat dapat digunakan sebagai basis data berbagai penerapan kebijakan termasuk untuk menganalisa dari sisi kedisiplinan.

Sumber data : Kasubid Data dan Tata Usaha Kepegawaian BKD Kabupaten Magetan.

MAGETAN – Pemerintah Kabupaten Magetan dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan (BKD) telah melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi PNS di lingkungan Pemkab Magetan di Gedung KORPRI selama 3 (tiga) hari, dimulai dari tanggal 23 – 25 Agustus 2016 dan bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi.

Dalam laporannya Kepala BKD Kab. Magetan Drs. Suko Winardi menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan pajak bumi dan bangunan agar lebih baik.

Pelaksanaan bimtek dibuka langsung oleh Wakil Bupati Magetan Bapak Samsi, ST., dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), membawa konsekuensi bagi aparatur pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam melaksanakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga diperlukan kesiapan semua jajaran terkait, salah satunya kesiapan sumber daya manusia yang menanganinya, baik ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitasnya, salah satu upayanya dengan menyelenggarakan bimbingan teknis pengelolaan pajak bumi dan bangunan bagi aparatur yang bertugas dalam pengelolaan PBB baik yang ada di Kecamatan maupun di Dinas Pendapatan Daerah.

Penyelenggaraan Bimtek diikuti oleh 40 (empat puluh) orang peserta yang berasal dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kab. Magetan dan Kecamatan se-Kabupaten Magetan.

Sumber data : Kasubid Diklat Fungsional BKD Kabupaten Magetan

Dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian, etika dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatannya, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan pada tahun 2016 ini mengirimkan pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV dari beberapa SKPD untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 50 Pejabat Struktural yaitu :

1. Pejabat eselon II untuk mengikuti Diklatpim Tk II sebanyak 2 orang
2. Pejabat eselon III untuk mengikuti Diklatpim Tk III sebanyak 18 orang
3. Pejabat eselon IV untuk mengikuti Diklatpim Tk IV sebanyak 30 orang

Diklat Kepemimpinan Tk II dan III dilaksanakan di kampus Badan Diklat Provinsi Jawa Timur di Balongsari tama tandes Surabaya, sedangkan untuk Diklat Kepemimpinan Tk IV dilaksanakan di kampus Badan Diklat Provinsi Jawa Timur di Malang.

Magetan−Bupati Magetan, Dr. Drs. H. Sumantri, MM melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan pada tanggal 3 Juni 2016 di Pendopo Surya Graha Magetan.

Pelantikan ini turut dihadiri Ketua DPRD Joko Suyono, S.Sos., Wakil Bupati Magetan Samsi, S.T., Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Sutikno, S.T, M.M., para Asisten dan Staf Ahli dan para pimpinan SKPD Lingkup Pemkab Magetan.

Dalam sambutannya beliau menyampaikan pesan dan pengarahan kepada para pejabat yang baru saja dilantik, antara lain:

• Jabatan yang saudara emban pada hakekatnya adalah amanah yang mengandung tugas dan tanggung jawab yang harus segera dilaksanakan dengan kesungguhan dan keikhlasan sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat.
• Mutasi dan promosi jabatan di dalam organisasi adalah suatu hal yang wajar dan harus dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. Hal ini tidak akan berhenti pada hari ini saja, namun secara kontinyu akan terus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Adapun jumlah pejabat yang dilantik sebanyak 129 orang dengan rincian 6 orang Pejabat Eselon II b, 7 orang Pejabat Eselon III a, 11 orang Pejabat Eselon III b, 79 orang Pejabat Eselon IV a dan 26 orang Pejabat Eselon IV b.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai guna memenuhi kebutuhan aparatur yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, BKD Kabupaten Magetan telah menyelenggarakan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis komputer bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemkab Magetan bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2016 bertempat di Laboratorium Komputer SMKN 1 Magetan Jl. Kartini nomor 6 Magetan. Diikuti 100 peserta yang terbagi dalam 2 sesi waktu.

Hasil ujian langsung terkoreksi secara otomatis di sistem komputer sekaligus hasil kelulusan peserta ujian dan dari 96 orang peserta yang mengikuti ujian sertifikasi PBJP, sebanyak 2 orang yang dinyatakan lulus ujian, yaitu:

• Saudari Ayudya Prismasmoro dari Dinas Parbudpora
• Saudari Fifin Chrisdianto dari Dinas Kesehatan

Peserta yang dinyatakan lulus ujian berhak memperoleh sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku seumur hidup.